Libur panjang pergantian tahun 2026 kembali membuktikan satu hal pahit: desa-desa di Klaten kembali jadi korban lalu lintas Jogja. Mobil berpelat luar kota membludak, jalan alternatif desa diserbu, dan kemacetan mengular hingga Prambanan–perbatasan Jogja sejauh hampir 4 kilometer. Ini bukan sekadar macet, ini adalah invasi kendaraan ke ruang hidup pedesaan.
Di hari biasa saja, jalan desa kami sudah sesak. Lebarnya terbatas, dirancang untuk sepeda motor, becak, traktor, dan aktivitas warga. Namun saat libur panjang, jalan itu dipaksa menanggung beban kota: SUV besar, bus pariwisata, dan rombongan kendaraan pribadi yang “menghindari macet” di jalan utama. Akibatnya? Desa lumpuh. Anak-anak sulit menyeberang, petani tertahan membawa hasil panen, dan warga harus mengalah demi wisatawan yang bahkan tak mengenal nama dusun yang mereka lewati.
Ironisnya, kondisi ini sudah bisa ditebak. Setiap libur panjang, Klaten bukan lagi halaman rumah, melainkan koridor darurat menuju Jogja. Desa hanya dijadikan jalur pintas, bukan ruang hidup. Ketika terjadi kemacetan, petugas kewalahan, dan warga desa kembali diminta bersabar—seolah kesabaran adalah infrastruktur utama yang dimiliki pedesaan.
Lalu publik disuguhi harapan bernama Tol Solo–Jogja. Seolah tol adalah jimat pengusir macet. Padahal, dari kacamata desa, tol hanyalah pemindah masalah. Kendaraan memang dipercepat di atas, tetapi akan menumpuk di bawah. Begitu keluar tol, arus kendaraan kembali menyebar ke jalan-jalan desa yang rapuh dan tak siap. Tanpa pengendalian lalu lintas di pintu keluar, tol justru mempercepat kehancuran ketenangan desa.
Yang lebih menyakitkan, desa jarang diajak bicara. Perencanaan besar dibuat dari meja kota, sementara dampaknya dirasakan di jalan sempit pedukuhan. Tidak ada ganti rugi sosial atas waktu warga yang hilang, tidak ada perlindungan bagi keselamatan anak-anak desa, dan tidak ada kompensasi atas rusaknya jalan lingkungan akibat beban kendaraan berlebih.
Kemacetan Klaten–Jogja bukan sekadar soal pariwisata dan ekonomi, melainkan soal keadilan ruang. Kota menikmati manfaat, desa menanggung akibat. Selama desa hanya dipandang sebagai “jalur alternatif”, bukan sebagai ruang hidup yang harus dilindungi, maka setiap libur panjang akan selalu menjadi musim penderitaan bagi warga pedesaan.
Mungkin sudah waktunya pemerintah berhenti memuja beton dan mulai menghormati desa. Karena jalan desa bukan milik lalu lintas kota. Ia adalah nadi kehidupan warga—dan nadi itu kini kian tersumbat.
 |
| latifsafruddin.online |
0 Komentar