KEPALA DESA CEO 2026

LATIF SAFRUDDIN
SEKJEN FORUM BPD KLATEN SELATAN 
PEGIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mengubah Kepala Desa (Kades) menjadi seorang Chief Executive Officer (CEO) bukan sekadar soal ganti istilah, melainkan pergeseran paradigma dari penguasa menjadi pengelola aset. Berikut adalah narasi mendalam mengenai tantangan, peluang, dan strategi aksi untuk mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.

1. Paradigma Baru: Desa sebagai Korporasi Rakyat

Selama ini, desa sering diposisikan sebagai "penerima bantuan" (objek). Dengan adanya pengurangan dana desa atau fluktuasi kebijakan pusat, desa tidak bisa lagi bergantung pada belas kasihan anggaran negara.

Seorang Kades harus berhenti berpikir seperti birokrat yang hanya sibuk menghabiskan anggaran (spending-oriented) dan mulai berpikir seperti CEO yang fokus pada pertumbuhan (growth-oriented). Jika desa memiliki tanah kas desa, pasar, potensi wisata, dan sumber daya manusia, maka itu adalah aset, bukan beban.

Mengapa Harus "CEO"?

 * Visi Fiskal: CEO tidak menunggu dana turun, tapi menciptakan arus kas (cash flow).

 * Keberanian Risiko: Berani berinovasi dengan BUMDes tanpa takut pada bayang-bayang kegagalan, selama dilakukan secara transparan.

 * Efisiensi: Mengelola APBDes dengan prinsip kemanfaatan tertinggi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban laporan pertanggungjawaban.

2. Membongkar Mentalitas "Minder" terhadap Swasta

Anda benar, Kades memiliki kuasa fiskal dan regulasi di wilayahnya. Mengapa harus minder dengan pihak swasta? Seringkali, ketakutan ini muncul karena kurangnya literasi bisnis dan jejaring.

Strategi Kolaborasi (Bukan Kompetisi):

Kades tidak perlu mengusir swasta yang sudah ada. Sebaliknya, gunakan kekuatan regulasi untuk melakukan "Joint Venture".

 * Contoh: Jika ada pabrik besar di wilayah desa, Kades (sebagai CEO) harus duduk bareng. "Anda butuh suplai makan siang untuk 1.000 karyawan? Biar BUMDes dan ibu-ibu PKK yang kelola. Anda butuh jasa angkut? Gunakan armada desa."

 * Inilah yang disebut Negosiasi Berbasis Kuatir Wilayah. Desa menyediakan ruang, swasta menyediakan pasar, warga menyediakan tenaga dan bahan baku.

3. Ekosistem Sirkular: Warga Beli dari Desa, Untung Kembali ke Warga

Konsep "Wajib Beli" di desa sendiri adalah bentuk nasionalisme lokal. Ini adalah ekonomi gotong royong modern.

Alur Cuan Desa:

 * Produksi: Desa melalui BUMDes memfasilitasi kebutuhan pokok (beras, minyak, pupuk, atau air minum).

 * Konsumsi: Warga membeli dari toko desa dengan harga kompetitif.

 * Akumulasi: Keuntungan (Cuan) masuk ke PADes (Pendapatan Asli Desa).

 * Redistribusi: Cuan tersebut digunakan untuk membangun jalan lingkungan, subsidi pendidikan, atau modal usaha baru bagi warga.

Jika perputaran uang tetap berada di dalam desa, maka desa tersebut akan menjadi "negara kecil" yang sangat kuat secara ekonomi.

4. Tantangan Inovasi dan Seleksi Kepemimpinan

Masyarakat harus diedukasi: Jangan pilih Kades yang hanya jago pidato atau bagi-bagi sembako saat kampanye. Pilih yang punya track record manajerial.

Kriteria Kades Masa Depan:

 * Literasi Digital: Paham cara memasarkan potensi desa ke dunia luar lewat internet.

 * Analisis Data: Tahu berapa jumlah konsumsi gula di desanya per bulan sehingga bisa dihitung potensi keuntungan jika desa punya agen gula sendiri.

 * Integritas: Karena mengelola "cuan" besar sangat rawan godaan. Transparansi melalui laporan keuangan publik adalah harga mati.

5. Aksi Nyata: Apa yang Harus Dilakukan Sekarang?

Untuk mewujudkan transformasi Kades menjadi CEO, diperlukan langkah-langkah konkret:

 * Audit Aset Desa: Petakan semua kekayaan desa (fisik maupun non-fisik).

 * Revitalisasi BUMDes: Bubarkan BUMDes yang "hidup segan mati tak mau". Ganti pengurusnya dengan anak muda desa yang kreatif dan paham bisnis, bukan berdasarkan kedekatan keluarga dengan Kades.

 * Musyawarah Ekonomi: Adakan pertemuan warga khusus membahas bisnis desa. Tanyakan: "Apa kebutuhan harian kita yang bisa kita produksi sendiri?"

 * Digitalisasi Marketplace Lokal: Buat sistem sederhana agar warga bisa belanja kebutuhan lewat aplikasi atau grup WhatsApp yang terintegrasi dengan BUMDes.

Kesimpulan: Desa Mandiri adalah Benteng Bangsa

Ketika desa mandiri secara finansial, mereka tidak akan mudah didikte oleh kepentingan politik manapun. Kades sebagai CEO bukan berarti menghilangkan sisi sosialnya, justru dengan "cuan" yang banyak, fungsi sosial desa (menolong yang miskin, membiayai yang sakit) bisa berjalan lebih maksimal tanpa menunggu anggaran pemerintah pusat yang seringkali lambat.

Desa adalah masa depan Indonesia. Cuan di desa, kesejahteraan di rumah warga.