DESA DAN MEDSOS: DIGITALISASI INFORMASI PUBLIK YANG TAK BISA DITUNDA

LATIF SAFRUDDIN
SEKJEN FORUM BPD KLATEN SELATAN
BPD SUMBEREJO, PEGIAT MEDIA SOSIAL PUBLIK

Hari Desa tahun 2026 seharusnya tidak hanya dirayakan dengan seremoni dan slogan. Ia mesti menjadi momentum refleksi bersama: apakah desa sudah hadir di ruang publik digital tempat warganya kini hidup dan berinteraksi?

Fakta di lapangan menunjukkan satu fenomena yang tak bisa dipungkiri. Banyak kepala desa, lurah, dan pemimpin lokal hari ini mulai memanfaatkan media sosial sebagai jembatan komunikasi dengan rakyatnya. Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp Group bukan lagi sekadar hiburan, tetapi telah menjadi ruang pelayanan publik, ruang klarifikasi, dan ruang demokrasi desa.

Namun ironi terjadi. Masih banyak pemerintahan desa yang gagap digital. Bukan karena tidak mau, tetapi karena:

• Tidak menyiapkan SDM informasi publik
• Menganggap media sosial sebagai ancaman, bukan peluang
• Takut kritik, alergi transparansi
• Masih nyaman dengan pola komunikasi lama yang tertutup

Padahal, informasi hari ini bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari rapat desa dan papan pengumuman. Ketika desa lambat memberi informasi, ruang itu diisi oleh:

• Spekulasi
• Hoaks
• Fitnah
• Ketidakpercayaan publik

Di sinilah media sosial seharusnya hadir sebagai alat kendali informasi, bukan sumber kegaduhan.

Saya sebagai anak desa melihat langsung contoh baik. Desa Kelet, misalnya, telah melangkah jauh. Pemimpinnya tidak sekadar “posting kegiatan”, tetapi mampu:

• Menyusun narasi kebijakan
• Menyampaikan opini dan gagasan
• Menjawab kritik dengan argumentasi
• Mengedukasi warga lewat bahasa sederhana namun bermakna

Media sosial mereka bukan etalase pencitraan, melainkan ruang dialog. Kritik tidak dibungkam, tetapi diolah menjadi energi perbaikan. Inilah wajah desa masa depan: terbuka, komunikatif, dan percaya diri di ruang digital.

Digitalisasi desa bukan soal kamera bagus atau admin mahal, tetapi soal:

• Keberanian terbuka
• Kemauan belajar
• Kesadaran bahwa rakyat berhak tahu

Desa yang menolak media sosial sesungguhnya sedang menjauh dari warganya sendiri. Sebaliknya, desa yang mengelola media sosial dengan baik sedang membangun kepercayaan publik, aset paling mahal dalam pemerintahan.

Di Hari Desa 2026 ini, pertanyaannya sederhana namun mendasar:

Apakah desa ingin memimpin perubahan, atau hanya menjadi penonton di tengah arus informasi yang tak terbendung?

Karena di era digital, desa yang diam akan ditinggalkan,

dan desa yang komunikatif akan dimenangkan oleh kepercayaan rakyatnya.